Tulisan ini dibuat setelah adanya laporan dari beberapa anggota LMK di Jakarta, hal ini memang terlihat sangat kurang pengawasan oleh beberapa institusi seperti KPK.
Mungkin hal yang tidak pernah terpantau oleh pihak KPK, cara bermain orang-orang dilingkungan Pemda DKI, terutama para pelaku yang berhubungan langsung dengan para penerima dana hibah PPMK, mereka banyak yang melakukan tindakan-tindakan bersifat meminta dan menekan dengan alasan-alasan yang boleh dibilang masuk akal (bukan tidak masuk akal), ketika pihak LMK sebuah kelurahan menerima dana hibah untuk PNPM, maka otomatis mereka akan mempunyai sebuah akses dana yang cukup besar, jika per LMK Kelurahan mendapatkan dana 315 jt, maka mereka harus memiliki sebuah LPJ baik yang tahun lalu maupun untuk anggaran yang telah turun ini.
Dari sumber tersebut mengatakan, bahwa untuk membuat sebuah LPJ yang sudah jadi mereka dimintai uang jasa sebesar Rp. 15 jt, belum lagi dengan oknum yang menurunkan dana hibah tersebut mereka harus memotong anggarannya lagi sebagai uang terima kasih, tetapi caranya mereka bermain sangat halus dan tidak terindidkasi bahwa itu adalah korupsi, oknum-oknum tersebut akan meminta dana tersebut setelah dana PPMK tersebut telah di sosialisasikan kepada pihak RW. Dan anggaran sisa itupun sudah disiapkan untuk diberikan kepada oknum yang sudah meminta jatah tersebut.
Jadi, kebobrokan para oknum-oknum di Pemda DKI ini seharusnya menjadi sebuah kajian yang harus di awasi oleh KPK, karena hanya KPK yang bisa dan dipercaya untuk bisa menembus birokrasi di Pemda DKI Jakarta ini.
Karena antara oknum satu dengan oknum lainnya sudah tahu sama tahu maka terpendamlah semua aktifitas korupsi tersebut.
http://www.bacadulu.com/artikel/koru...banyak-caranya
Mungkin hal yang tidak pernah terpantau oleh pihak KPK, cara bermain orang-orang dilingkungan Pemda DKI, terutama para pelaku yang berhubungan langsung dengan para penerima dana hibah PPMK, mereka banyak yang melakukan tindakan-tindakan bersifat meminta dan menekan dengan alasan-alasan yang boleh dibilang masuk akal (bukan tidak masuk akal), ketika pihak LMK sebuah kelurahan menerima dana hibah untuk PNPM, maka otomatis mereka akan mempunyai sebuah akses dana yang cukup besar, jika per LMK Kelurahan mendapatkan dana 315 jt, maka mereka harus memiliki sebuah LPJ baik yang tahun lalu maupun untuk anggaran yang telah turun ini.
Dari sumber tersebut mengatakan, bahwa untuk membuat sebuah LPJ yang sudah jadi mereka dimintai uang jasa sebesar Rp. 15 jt, belum lagi dengan oknum yang menurunkan dana hibah tersebut mereka harus memotong anggarannya lagi sebagai uang terima kasih, tetapi caranya mereka bermain sangat halus dan tidak terindidkasi bahwa itu adalah korupsi, oknum-oknum tersebut akan meminta dana tersebut setelah dana PPMK tersebut telah di sosialisasikan kepada pihak RW. Dan anggaran sisa itupun sudah disiapkan untuk diberikan kepada oknum yang sudah meminta jatah tersebut.
Jadi, kebobrokan para oknum-oknum di Pemda DKI ini seharusnya menjadi sebuah kajian yang harus di awasi oleh KPK, karena hanya KPK yang bisa dan dipercaya untuk bisa menembus birokrasi di Pemda DKI Jakarta ini.
Karena antara oknum satu dengan oknum lainnya sudah tahu sama tahu maka terpendamlah semua aktifitas korupsi tersebut.
http://www.bacadulu.com/artikel/koru...banyak-caranya
rajiv.dandut 21 Apr, 2012
0 comments:
Post a Comment